Bidang
 
Info Dinas
  • Angkutan Perintis (Wonosari-Gedangsari)
  • Latihan Panjat dinding
  • GladiResik Operasi Ketupat 2011
  • Perbaikan sarana Lalu-lintas
  • Rapat Kerja
 
Dukungan Online
 Admin1
 Admin2

 
Slide Informasi
 
Statistik
  Pengunjung hari ini : 346
  Total pengunjung : 1100479
  Hits hari ini : 1564
  Total Hits : 7770224
  Pengunjung Online : 7

 
Angket

Apa Transportasi Favorit Anda?

 Ojek

 Dokar

 Becak

 Andong

Lihat Hasil Angket

 

Beranda » Bidang Kominfo » Pemkab Gunungkidul dan Komisi Informasi DIY Selenggarakan Sosialisasi UU KIP

Link Website

  • Jumat, 21 September 2012 - 11:09:14 WIB
    Pemkab Gunungkidul dan Komisi Informasi DIY Selenggarakan Sosialisasi UU KIP
    Diposting oleh : admin
    Kategori: Bidang Kominfo - Dibaca: 10733 kali

    Dalam rangka menyamakan pandangan dan menjamin kelancaran pemberian pelayanan informasi publik untuk pemenuhan hak masyarakat memperoleh akses terhadap informasi publik, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bekerja sama dengan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (12/3), menyelenggarakan Sosialisasi UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Acara dibuka oleh Wakil Bupati Gunungkidul Drs Immawan Wahyudi, MH dan dihadiri oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

    Dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Gunungkidul, Bupati Gunungkidul mengatakan bahwa lahirnya UU KIP tidak terlepas atas respon tuntutan dari transparansi dan partisipasi publik yang merupakan persyaratan bagi suatu negara demokrasi yang dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat. " Salah satu tujuan dari UU KIP adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik," kata Wakil Bupati.
    Lebih jauh Bupati mengatakan bahwa lima hal yang harus diperhatikan menurut UU No 14 Tahun 2008 antara lain kerangka hukum  pelaksanaan UU KIP dan kelengkapannya, klasifikasi informasi yang harus disediakan oleh setiap badan publik, tata cara pelayanan, struktur, tugas pokok dan fungsi PPID dan Peran PPID terkait layanan informasi.
    "Setiap orang berhak mendapatkan informasi dan setiap badan publik wajib menyediakan informasi secara cepat, dan tepat, " tambahnya.
    Sebagai narasumber dalam acara ini antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Ir Budi Martono, MSi, yang membawakan materi Standar Layanan Informasi Publik. Sedangkan dari Komisi Informasi DIY materi disampaikan oleh Dra Istiatun tentang UU No 14 Tahun 2008, dan Siti Roswati Handayani, SH tentang Sengketa Informasi.
     



    0 Komentar :



    Isi Komentar :
    Nama :
    Website :
    Komentar
     
     (Masukkan 6 kode diatas)

     

  • Galeri Foto