Bidang
 
Info Dinas
  • Angkutan Perintis (Wonosari-Gedangsari)
  • Latihan Panjat dinding
  • GladiResik Operasi Ketupat 2011
  • Perbaikan sarana Lalu-lintas
  • Rapat Kerja
 
Dukungan Online
 Admin1
 Admin2

 
Slide Informasi
 
Statistik
  Pengunjung hari ini : 3
  Total pengunjung : 1100483
  Hits hari ini : 7
  Total Hits : 7770272
  Pengunjung Online : 6

 
Angket

Apa Transportasi Favorit Anda?

 Ojek

 Dokar

 Becak

 Andong

Lihat Hasil Angket

 
  • Selasa, 03 Maret 2015 - 13:25:42 WIB
    2015 PNS HARUS PUNYA TARGET KINERJA
    Diposting oleh : admin
    Kategori: Bidang Kominfo - Dibaca: 25274 kali

    Gunungkidul – Seiring dengan bergulirnya reformasi khususnya dalam reformasi birokrasi aparatur negara dalam pelaksanaan tugasnya harus mempunyai target capaian kinerja. Terhitung mulai tahun 2014 yang lalu Pegawai Negeri Sipil yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus sudah menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya sehari-hari.
    Terkait dengan hal tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul, Piyaman, Wonosari diselenggarakan Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang meliputi Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, SKP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
    Nara Sumber Sosialisasi ini adalah M.Arif Aldian,S.IP,M.Si Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai BKD Kabupaten Gunungkidul dan Nanik Mulyani Rejekiningsih,SH.M.Si Sekretaris Inpektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Hadir pada Sosialisasi ini Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Ir.Purnamajaya,MUM, Sekretaris Dishubkominfo Budi Santoso,SH, Pejabat Struktural dan PNS dilingkungan Dishubkominfo Kabupaten Gunungkidul sebagai peserta sosialisasi.
    Pada Kesempatan ini Arif Aldian dihadapan peserta sosialisasi menyampaikan materi tentang Sasaran Kinerja Pegawai atau SKP dan Kode Etik Pegawai. “Ke depan SKP akan diintegrasikan dengan sistem gaji pegawai sehingga gaji antar pegawai dalam bidang yang sama ada kemungkinan akan berbeda”.kata Arif Aldian, selain itu mulai tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah menyusun kode etik bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, kode etik tersebut disusun sesuai dengan karakter ketugasan yang ada di masing-masing SKPD.
    Selanjutnya Nanik Mulyani memaparkan materi tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau disingkat SPIP. Dalam materi ini Nanik Mulyani menyampaikan bahwa SPIP sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun dasar hukum pelaksanaan SPIP adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
    Terkait SPIP mantan Camat Ngawen ini menjelaskan perbedaan antara pengawasan melekat (Waskat) dan SPIP sebagaimana tabel berikut ini ;
    NO    URAIAN                               WASKAT                                SPIP
    1.    Definisi                                 Alat                                      Proses
    2.    Sifat                                     Statis                                    Dinamis
    3.    Framework                            8 Unsur Sisdalmen                  5 unsur
    4.    Tanggungjawab Pelaksanaan  Atasan Langsung                     Seluruh pegawai dalam  organisasi
    5.    Keberadaan                          Berdiri Sendiri                          Terintegrasi
    6.    Penekanan                           - Pengawasan Atasan Langsung - Lingkungan pengendalian
                                                     - Pengawasan Fungsional           -    Penilaian Resiko
    Adanya SPIP ini menjadikan aspek pengendalian dari pelaksanaan ketugasan PNS sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang ketugasannya, sehingga PNS dalam melaksanakan tugas harus sesuai dengan uraian tugas dalam SOP masing-masing pegawai yang bersangkutan.
    Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan Dishubkominfo Kabupaten Gunungkidul ini diakhiri dengan tanya jawab antara peserta dengan nara sumber terkait dengan materi yang disajikan.(soer/ft.bnk)



    Kementrian Kominfo Akan Melakukan Konsultasi Publik Penyempurnaan Regulasi Tarif dan Interkoneksi
    Dishubkominfo Gunungkidul Ikuti Pemeringkatan Keamanan Informasi
    Dishubkominfo Buatkan Subdomain Untuk Seluruh Kecamatan di Gunungkidul
    Dishubkominfo Gelar Sosialisasi 'anything.id'
    DPA 2014 Dishubkominfo
    0 Komentar :



    Isi Komentar :
    Nama :
    Website :
    Komentar
     
     (Masukkan 6 kode diatas)

     

  • Galeri Foto